JAYAWIJAYA | Forum Pribumi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan di Kabupaten Jayawijaya menyampaikan sikap terkait proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar pada Minggu (15/3/2026) di Jayawijaya.
Dalam rilis yang diterima karapauwnews.com dari Ketua KNPI Jayawijaya menyebutkan, perwakilan Forum Pribumi KNPI bersama unsur pemuda telah melakukan pengawalan terhadap proses pengangkatan kursi DPRK jalur Otsus sejak pekan lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme dan hasil penetapan panitia seleksi (Pansel).
Menurut mereka, sebelumnya telah dilakukan upaya koordinasi untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Pegunungan. Namun hingga saat ini pertemuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena gubernur masih berada di luar wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami sudah menyampaikan surat resmi untuk melakukan audiensi bersama gubernur. Di dalam surat tersebut juga telah dicantumkan nomor kontak kami agar dapat dihubungi ketika beliau sudah berada di Papua Pegunungan,” ujar salah satu perwakilan forum dalam jumpa pers.
Forum Pribumi KNPI berharap persoalan pengangkatan kursi DPRK jalur Otsus di Kabupaten Jayawijaya dapat diselesaikan melalui dialog secara kekeluargaan. Mereka menilai audiensi bersama pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama terkait polemik yang berkembang.
Dalam kesempatan itu, forum juga menegaskan bahwa proses pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus seharusnya mengacu pada hasil penetapan panitia seleksi. Menurut mereka, tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk proses penilaian dan hasil tes terhadap para calon.
Forum Pribumi KNPI menyatakan bahwa apabila aspirasi mereka tidak direspons, maka mereka mempertimbangkan untuk melakukan aksi demonstrasi dengan melibatkan massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka.
Selain itu, mereka juga mengingatkan agar proses pelantikan maupun pengumuman anggota DPRK jalur pengangkatan di Kabupaten Jayawijaya tidak dilakukan sebelum adanya peninjauan kembali sesuai hasil penetapan pansel.
Forum tersebut menilai persoalan ini berpotensi memicu dinamika sosial di lima wilayah adat yang berada di Kabupaten Jayawijaya apabila tidak segera ditangani secara bijak. Karena itu, mereka meminta pemerintah provinsi dapat mengambil langkah komunikasi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan audiensi yang disampaikan oleh Forum Pribumi KNPI dan pimpinan organisasi kepemudaan di Jayawijaya. (Redaksi)
