JAKARTA | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa pers berkualitas memiliki peran penting dalam menjaga kebenaran informasi sekaligus memperkuat peradaban yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Menurutnya, sejak lama jurnalis dipandang sebagai bagian dari pembela HAM karena perannya dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia serta mengawasi jalannya kekuasaan.
“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyatakan bahwa jurnalis juga merupakan human rights defenders. Wartawan melaporkan pelanggaran HAM, menjadi watchdog terhadap kekuasaan, dan mendorong advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia,” jelasnya dalam Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM oleh Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wamen Nezar menilai lanskap media kini berubah seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial.
Peran sebagai pembela HAM tidak hanya dilakukan oleh jurnalis, tetapi juga masyarakat melalui media sosial.
Namun demikian, informasi-informasi di media sosial tidak selalu akurat karena tidak memiliki standar verifikasi yang kuat.
“Jika dahulu media mainstream membentuk opini publik, sekarang media sosial juga membangun persepsi. Dalam situasi ini, apa yang salah bisa tampak benar dan apa yang hitam bisa terlihat putih,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wamen Nezar menekankan pentingnya jurnalisme berkualitas yang berpegang pada prinsip verifikasi sumber dan narasumber untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan dapat dipercaya.
Wamen Nezar berharap kolaborasi antara media dan para pemangku kepentingan di bidang HAM dapat memperkuat ekosistem informasi yang sehat, sekaligus mendorong pembangunan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di Indonesia.
“Melalui program kolaborasi antara media dan agenda pembangunan HAM ini, saya berharap tercipta ekosistem media yang sehat sehingga arus informasi di ruang publik dapat mendukung demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta memperkuat peradaban Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan,” tandasnya. (Redaksi)
