TIMIKA | Untuk memastikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi warga maupun nelayan di wilayah Pesisir Kabupaten Mimika, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika meninjau langsung aktivitas Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Kampung Atapo Distrik Mimika Barat (Kokonao), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Jumat (12/6/2026).
Kunjungan kerja ini untuk melihat langsung aktivitas pelayanan di SPBU Kaokonao yang merupakan kegiatan Pengawasan Tahap ke II yang dilakukan oleh Komisi II DPRK Mimika. Dengan menggunakan transportasi sungai, rombongan Komisi II tiba di SPBU Kampung Atapo disambut langsung oleh penanggungjawab SPBI Hendri dan beberapa staff serta Kapolsek Mimika Barat Ipda Yani bersama sejumlah aparat kampung.
Rombongan Komisi II DPRK Mimika dipimpin langsung Ketua Komisi Dolfin Beanal, didampingi Wakil Ketua Komisi Mariunus Tandiseno, Sekretaris Komisi Adrian Andhika Thie. Turut bersama rombongan anggota komisi lainnya seperti Merry Pongutan, Dessy Putrika Ros Rante, Adolina Magal, Luther Beanal, Billy Zoani, Derek Tnouye dan Stefanus Onawame, bersama tenaga ahli dan staf Setwan DPRK Mimika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan rombongan Komisi II DPRK Mimika, Penanggungjawab sementara SPBU Pertamina Kokonao, Hendri mengaku BBM saat ini hanya melayani penjualan Pertamax dengan harga Rp 13.000 perliter, sementara Pertalite belum melayani penjualan.
Sedangkan untuk suplay BBM dari Timika ke Kaokonao, menurut Hendri selama ini berjalan lancar dan tidak pernah mengalami kekosongan. Jumlah kuota Pertamax berkisar dari 40 KL sampai 10 KL, dan kuota ini mampu melayani kebutuhan warga maupun kebutuhan nelayan.
“Selama ini stok di SPBU ini berubah-rubah, tergantung kebutuhan masyarakat dan nelayan. Selama ini belum pernah terjadi kekosongan hanya saja suplaynya tidak terjadwal, sesuai stok yang tersedia baru di order,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, selama ini banyak warga mengeluh karena belum dapat melayani BBM jenis Pertalite, sehingga masyarakat masih kesulitan soal tingginya harga Pertamax.
“Selama ini hanya pertamax saja yang ada stok di sini dan harganya agak mahal sehingga warga biasanya membeli Pertalite dari Timika atau penjual eceran terdekat,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Dolfin Beanal berharap agar stok BBM jenis Pertalite dapat tersedia, sehingga masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat membeli dengan harga yang terjangkau.
“Kita datang berkunjung ke SPBU Kaokonao ini ingin memastikan soal BBM khususnya bagi warga di Pesisir dan Nelayan tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Dan kami berharap agar SPBU Kaokonao dapat mengusulkan kepada Pertamina agar suplay Pertalite bisa segera terealisasi, biar masyarakat lebih murah mendapatkan kebutuhan BBM,” tegas Dolfin.
Dolfin lebih lanjut mengatakan bahwa adanya keluhan dari warga maupun nelayan karena harga Pertamax tergolong mahal, sehingga perlu segera ditindak lanjuti untuk ada stok Pertalite dan juga pemerintah diminta dapat memberikan subsidi pembelian BBM khususnya masyarakat asli Kamoro dan nelayan.
“Pemerintah perlu merealisasikan agar ada subsidi khusus pembelian BBM Pertamax dan Pertalite bagi masyarakat asli baik untuk kebutuhan transportasi biasa maupun untuk mencari hasil laut,” ujarnya.
Selain meninjau aktivitas di SPBU Kaokonao, rombongan Komisi II DPRK Mimika juga menyempatkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat di Kampung Atapo dan di sekitar pelabuhan. Di lokasi ini Komisi II mendapatkan berbagai masukan dan usulan, selain soal BBM, juga terkait infrastruktur seperti air bersih dan listrik agar bisa terlayani selama 24 jam. (Redaksi)
